Kemenhub Tetapkan Riau dan Jabar Jadi Daerah Percontohan Penanganan Truk ODOL

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan pilot project atau daerah percontohan untuk penanganan masalah over dimension over loading (ODOL) di Riau dan Jawa Barat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, rencana ini telah dibicarakan bersama Gubernur Riau.

“Kami harapkan dalam waktu dekat kami akan merumuskan kegiatan yang lebih konkret berkaitan dengan penanganan ODOL, baik di Riau maupun di Jawa Barat,” ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5).

Selain menyiapkan daerah percontohan, Kemenhub juga akan berdiskusi dengan operator truk serta DPR. Dudy menyebut diskusi ini menjadi wadah mencari solusi keberadaan ODOL secara damai dan rasional.

Penanganan ODOL juga telah dibahas lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, serta BUMN.

“Kami sudah cukup jengah dengan ODOL. Dalam beberapa saat ke depan akan ada rumusan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan hal ini,” tegas Dudy.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pemerintah menginisiasi kebijakan Zero ODOL pada 2026.

Ia menyebut kendaraan yang melebihi kapasitas, baik ukuran, berat, maupun spesifikasi teknis, telah lama menjadi masalah di jalan raya.

“Bukan hanya mengakibatkan perlambatan lalu lintas, tetapi juga seringkali menimbulkan kecelakaan, bahkan korban jiwa. Sudah pasti ada kerugian material di sana-sini,” kata AHY dikutip dari Antara Video, Kamis (8/5).

Jalur Khusus Logistik

Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU berencana membangun jalan khusus logistik guna memisahkan truk ODOL dari jalur umum.

Direktur Jenderal Bina Marga KemenPU Roy Rizali Anwar mengatakan pihaknya tengah menyusun rencana aksi untuk pemisahan jalur antara kendaraan logistik dan kendaraan pribadi.

“Kami akan menentukan lokasi mana saja yang akan menjadi jalur utama logistik. Dengan demikian, kendaraan yang melewati jalur tersebut memiliki kriteria tertentu. Hal ini sedang disusun,” ujar Roy di Gedung DPR, Rabu (7/5).

Sebelumnya, Dudy mengatakan penindakan terhadap truk ODOL telah dimulai sejak Februari 2025. Pemerintah dinilai serius dalam penerapan kebijakan Zero ODOL, yang akan diimplementasikan secara efektif setelah lebaran 2025. Ia menyebut langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya arus distribusi barang selama ramadan.

Data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa truk terlibat dalam 49% kecelakaan di jalan tol, meskipun hanya mewakili 12% dari total kendaraan.

Dari seluruh kecelakaan di tol, sebanyak 87% merupakan tabrakan depan-belakang yang mayoritas melibatkan truk. KNKT menilai kecepatan lambat akibat pelanggaran dimensi dan muatan menjadi salah satu penyebab utama.