Dampak Insentif Mulai Terasa, Toyota Berencana Perbanyak Varian EV Lokal

PT Toyota-Astra Motor mengungkapkan insentif fiskal untuk mobil hybrid mulai terasa dampak positifnya pada dua bulan pertama 2025. Produsen ototif itu akan menggenjot produksi varian mobil listrik (EV) di dalam negeri. 

"Ke depan, semoga efek insentif fiskal pembelian mobil hybrid bisa lebih positif lagi, sehingga berkontribusi pada peningkatan adopsi kendaraan elektrifikasi di masyarakat," kata Anton kepada Katadata.co.id, Selasa (11/3).

Pemerintah telah memperpanjang insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk penjualan kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah listrik tertentu atau mobil hybrid. 

Insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang memberikan diskon pajak sebesar 3% untuk kendaraan hybrid.

Anton mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arah pengembangan Toyota. Perusahaan berencana membuat mobil listrik yang dapat diproduksi dan dijual di dalam negeri. Saat ini baru ada dua varian mobil elektrik lokal besutan Toyota, yaitu Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid.

Penjualan Kijang Innova Zenix Hybrid pada 2024 mencapai 37.296 unit. Sedangkan Yaris Cross Hybrid mencapai 4.823 unit. Dari total penjualan EV pada tahun lalu, Toyota berkontribusi sekitar 35%.

Melansir Antara, jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix sebesar 7%, mulai Januari 2025 ini turun menjadi 4%. Sedangkan PPnBM Yaris Cross Hybrid turun dari 6% menjadi 3%. Jika dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta hingga Rp 13 juta.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan perannya dalam memuluskan investasi Toyota Group di Indonesia dalam meloloskan insentif mobil hybrid. 

Ia mengaku mendapat permintaan langsung dari Toyota untuk mendukung penjualan mobil jenis tersebut di dalam negeri. "Saya bukan makelar, tapi mereka mengatakan ada 300 ribu keluarga yang bergantung pada investasi Toyota di Indonesia. Jika tidak ada kemudahan, bisa terjadi pengurangan tenaga kerja," ujar Hashim pada 26 Februari lalu.