Pemerintah Akan Bangun 100 Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin

Pemerintah berencana membangun 100 Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 100.000 siswa. Sekolah ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, dengan konsep sekolah asrama gratis di atas lahan sekitar 5 hektare per sekolah.

Anggaran pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Sosial (Kemensos), sementara konstruksinya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya telah mulai menyusun rancangan teknis proyek ini, termasuk desain gedung utama, asrama siswa, dan standar konstruksi sekolah.

"Anggaran pembangunan Sekolah Rakyat secara penuh ditanggung Kementerian Sosial. Namun, desain sekolah akan didiskusikan bersama-sama," ujar Dody di Jakarta, Jumat (7/3).

Ia juga menegaskan pentingnya percepatan koordinasi antar-kementerian agar target pembangunan 100 Sekolah Rakyat dapat tercapai sesuai arahan Presiden. "Koordinasi perlu dipercepat sehingga target ini bisa terealisasi," ujarnya.

Meskipun konstruksi awal dilakukan oleh KemenPU, Dody mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melimpahkan pekerjaan tersebut ke pihak swasta pada masa mendatang.

Pentingnya Infrastruktur Asrama

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menekankan bahwa selain membangun sekolah, infrastruktur asrama juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dari keluarga miskin ekstrem.

"Dengan adanya campur tangan Kementerian PU, kami optimistis Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkualitas," kata Syaifullah.

Untuk itu, Kemensos dan KemenPU telah sepakat untuk menyinkronkan target dan sumber daya guna mendukung kelancaran proyek ini.

Selain pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengalokasikan Rp 19,5 triliun untuk merevitalisasi 9.512 sekolah di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sinkronisasi data antara KemenPU dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kami sedang menata kelola dan regulasi agar proyek revitalisasi sekolah berjalan dengan baik dan tepat sasaran," ujarnya, Senin (30/12).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengalokasikan Rp 17,1 triliun untuk perbaikan sekitar 9.300 sekolah.

"Lokasi sekolah yang akan direvitalisasi tersebar di penjuru negeri, tetapi kami akan memprioritaskan sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana alam," kata Mu'ti.