Bantah PHK Massal, Krakatau Steel Kaji Program Pensiun Dini Karyawan
PT Krakatau Steel (persero) Tbk membantah akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal (PHK) terkait kondisi perusahaan yang sedang mengalami tekanan. Perseroan saat ini menjalankan program restrukturisasi agar kinerja Krakatau Steel dapat kembali sehat dan berdaya saing.
Salah satu kajian restrukturisasi dalam meningkatkan efisiensi yakni menawarkan pensiun dini terhadap karyawan. "Sebisa mungkin kami menghindari PHK. Makanya kami perlu kerja keras dan gotong royong untuk itu. Masalah KS kan masalah yang sudah bertahun-tahun," kata Direktur Utama Silmy Karim dihubungi Katadata.co.id, Selasa (2/7).
Silmy memaparkan, KS saat ini sedang melakukan pembenahan organisasi dengan melakukan restrukturisasi. Perusahaan menjalankan berbagai restrukturisasi di antaranya utang, bisnis, dan organisasi. "Restrukturisasi ini bertujuan agar Krakatau Steel lebih efisien dan kompetitif di tengah persaingan industri baja global yang sangat kompetitif," kata Silmy.
(Baca: Benahi Usaha dan Utang, Krakatau Steel Reposisi dan Pangkas Karyawan)
Langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan adalah penjualan aset-aset non core, perampingan organisasi, mencari mitra bisnis strategis, dan spin-off. Perusahaan juga melakukan program cost to profit center atau melepas unit kerja yang semula bersifat cost center yang hanya melayani induk perusahaan (KS), menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan sehingga bersifat profit center.
Silmy mengatakan, dalam hal menjalankan perampingan organisasi melibatkan anak-anak usaha KS Group. "Program ini akan membuat unit-unit kerja di internal Krakatau Steel akan lebih optimal sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif," katanya.
Sementara anak perusahaan yang mendapat tambahan karyawan dari KS akan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan pasar dan pendapatan baru dari luar KS Group.
(Baca: Bayar Utang, Krakatau Steel Akan Lepas Anak Usaha hingga Jual Aset)
"Saya mengajak seluruh anak usaha KS untuk bersama-sama menyelamatkan bisnis baja KS karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu mengedepankan semangat gotong-royong dan kebersamaan semua pihak," ujar Silmy.
Ia menyadari terkait program restrukturisasi dan transformasi perusahaan ini tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, manajemen menjamin program ini dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.
“Manajemen terus mengupayakan komunikasi yang harmonis dengan stakeholder terkait, khususnya serikat dan karyawan, pemerintah baik pusat maupun daerah, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menjalankan program restrukturisasi ini.
Krakatau Steel Masih Kaji Program Pensiun Dini
Perusahaan juga mempertimbangkan program pensiun dini sebagai bagian dari efisiensi karyawan. Target efisiensi karyawan 2400 orang hingga tahun depan, yang meliputi pensiunan alami, pengalihan tenaga kerja ke anak perusahaan, maupun program pensiun dini. "Pensiun dini jika diperlukan. Jika tidak ya tak perlu pensiun dini," kata Silmy.
(Baca: Wawancara Khusus: Regulasi yang Membuat Industri Baja Tidak Bertambah Sehat)
Silmy menambahkan, bahwa berbagai program restrukturisasi ini perlu dilakukan guna menyelamatkan Krakatau Steel sebagai produsen baja nasional yang memiliki aspek strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu diharapkan dengan program ini, PT Krakatau Steel akan lebih lincah dalam pengembangan bisnis dan pasarnya di masa mendatang.
KS mencatatkan rugi periode Kuartal I-2019 sekitar Rp 884,6 miliar. Kerugian ini meningkat dibanding periode sama tahun lalu, yang hanya sekitar Rp 69 miliar. Krakatau Steel menilai, salah satu penyebab kerugian adalah pendapatan bersih yang turun dari US$ 486,1 juta menjadi US$ 418,9 juta pada Kuartal I-2019.
