Tak Ada "Bulan Madu", Apindo Minta Menteri Baru Segera Buat Kebijakan
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta para menteri bidang ekonomi terpilih di kabinet Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin periode 2019-2024 tak menunda-nunda pekerjaannya. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil kebijakan jangka pendek guna menghindari Indonesia dari krisis ekonomi.
"Tidak ada 'bulan madu'. Jika satu tahun Indonesia terpuruk, maka sulit untuk bangkit," kata Iwantono dikutip Antara, Selasa (22/10).
Dia mengatakan ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat. Sebab, kondisi ekonomi global yang tengah marak dilanda krisis, sementara Bank Dunia sebelumnya menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya 5,1% menjadi 5%.
Tak hanya itu, Indonesia juga saat ini masih menghadapi defisit neraca perdagangan. Karenanya, kebijakan ekonomi satu tahun mendatang akan sangat menentukan ekonomi selanjutnya.
(Baca: Victor Laiskodat Batal Jadi Calon Menteri NasDem di Kabinet Jokowi )
Jika pemerintah mampu membuat langkah yang baik maka Indonesia akan terhindar dari krisis. Sebaliknya, jika langkah yang diambil tak tepat, maka dapat membuat ekonomi Indonesia terpuruk.
Karenanya dia pun meminta Presiden Joko Widodo memilih calon menteri ekonomi yang sudah berpengalaman. "Bukan berarti harus memilih menteri lama, tapi orang-orang yang benar-benar sudah mengerti kondisi perekonomian Indonesia," katanya.
Dia juga menyarankan, menteri milenial tidak ditempatkan ke bidang-bidang yang krusial dan memerlukan langkah cepat dalam menghadapi persoalan ekonomi.
Sebab, dia khawatir mereka masih memerlukan masa belajar dan adaptasi, sedangkan persoalan ekonomi saat ini dinilai cukup mendesak untuk segera ditangani.
Kebijakan Perekonomian
Mengenai wacana penggabungan atau pemisahan kementerian, ia pun meminta pemerintah melakukannya dengan berhati-hati atau bahkan ditunda.
"Jangan sampai menteri justru memikirkan masalah-masalah administrasi di kementeriannya akibat ada pemisahan atau penggabungan lembaga." ujar dia.
Mengenai langkah-langkah bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh kabinet mendatang, menurutnya ada sejumlah harapan pengusaha. Pertama, perlu adanya pelonggaran di sektor moneter.
Kedua, dalam bidang fiskal. Menurutnya, pemerintah harus mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ketiga, pembangunan infrastruktur diharapkan benar-benar menjangkau daerah yang memerlukan sehingga berdampak pada perekonomian daerah tersebut.
(Baca: Jadi Calon Menteri, Airlangga Ketemu Jokowi Bahas Tantangan Ekonomi)
Keempat, memperbaiki kebijakan sektor riil seperti pelonggaran perizinan, memberikan kepastian hukum serta menekan korupsi.
Sejumlah nama tokoh sebelumnya disebut bakal mengisi pos menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Adapun beberapa tokoh baik dari kalangan politisi maupun profesional yang sudah dipanggil Jokowi ke istana di antaranya yaitu Eric Thohir, Airlangga Hartarto, Wishnutama hingga Nadiem Makarim.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dalam pertemuannya dengan Jokowi kemarin, dirinya bersama presiden telah membahas beberapa tantangan ekonomi di masa mendatang, seperti terkait masalah defisit neraca perdagangan Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada September 2019 defisit sebesar US$ 160 juta. Angka ini memburuk dibanding bulan sebelumnya yang mencatatkan surplus US$ 85 juta.
“Bapak Presiden minta dicarikan produk-produk yang ke depannya bisa untuk menyelesaikan persoalan neraca perdagangan atau defisit,” kata Airlangga.
Mantan menteri perindustrian ini mengatakan, penurunan defisit neraca perdagangan bakal dilakukan dengan mengurangi impor non-migas lewat substitusi. Kemudian, meningkatkan produksi migas dalam negeri. Lebih lanjut, pengurangan defisit neraca perdagangan akan dilakukan dengan langkah implementasi biofuel.
Sedangkan Bos Mahaka Group sekaligus eks Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir juga menyatakan bersedia menjadi menteri pada kabinet pemerintahan periode kedua Jokowi.
(Baca: Erick Thohir, Calon Menteri yang Nakhodai Mahaka dan Timses Jokowi)
Meski demikian, Erick menilai jabatan menteri adalah hal yang berat, terutama karena harus melepas bisnisnya. “Tentu jabatan ini bukan sesuatu yang euforia, tetapi sebuah amanah yang menurut saya sangat-sangat berat untuk dijalankan,” kata Erick usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10).
Erick menjelaskan, sudah pernah meninggalkan bisnisnya ketika mengurus Asian Games selama 2 tahun 8 bulan. Ia juga sempat meninggalkan bisnisnya untuk urusan lain beberapa waktu lalu. Jika terpilih menjadi menteri, Erick harus kembali melepas bisnisnya selama lima tahun ke depan. “Memang cukup berat bagi saya secara pribadi,” ungkap dia.
Lebih lanjut, ia menilai menjadi menteri memiliki beban yang berat lantaran Jokowi tak sungkan mencopot pejabat yang tak memenuhi target. Selain itu, Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta para menteri menandatangani pakta integritas. “Nanti pada saat dilantik harus tanda tangan (pakta integritas),” jelas dia.
