Geliat Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Berjalan Lambat

Sudah hampir empat tahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Pemerintah pun telah meresmikan operasional KEK tersebut pada Oktober 2019 silam.

Namun, investasi di KEK Sorong belum juga menggeliat. Tak seperti di Mandalika, Morotai, atau Kendal, belum banyak proyek atau pabrik yang berdiri di KEK Sorong. Padahal, peresmian operasionalnya sama-sama di 2019, meski bulan peresmian KEK Sorong lebih belakangan.

Sebagian besar areal di KEK Sorong masih berupa hutan. Hingga saat ini, baru ada empat pabrik yang menempati KEK Sorong. Keempatnya hanya menempati lahan seluas 30 hektare dari total sebesar 523,7 hektare.

Dengan progres tersebut, nilai investasi yang masuk ke KEK Sorong hanya sekitar Rp 400 miliar. Sedangkan pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke kawasan tersebut hingga Rp 32,5 triliun. Ini artinya, realisasi target baru di kisaran 1%.

(Baca: BKPM Ungkap 8 Masalah Investasi di Papua Barat)

Investasi yang masuk ke KEK Sorong saat ini pun masih lebih rendah dibandingkan nilai pembangunannya yang memakan biaya sebesar Rp 487 miliar hingga Oktober 2019. Adapun pembangunan KEK Sorong diperkirakan menghabiskan biaya hingga Rp 2,3 triliun.

Tak hanya itu, infrastruktur jalan menuju KEK Sorong pun rusak. Jalanan masih belum beraspal disertai lubang di sana-sini ketika Katadata.co.id mengunjungi kawasan tersebut.

Maka tak heran jika Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meradang. Bahkan, Luhut menyindir langsung Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terkait kondisi jalan di KEK Sorong saat meninjaunya, Kamis (27/2).

“Enggak jadi-jadi ini sejak tiga tahun lalu. Pak Gubernur, jalan enggak bisa lebih jelek lagi?” ujarnya.

Ia pun mempersoalkan ketiadaan fasilitas pendukung agar kapal-kapal besar di atas 20 ribu gross tonage (GT) bisa bersandar di Pelabuhan Arar yang ada di KEK Sorong. Kapal-kapal tersebut nantinya akan membawa hasil ekspor dari KEK Sorong ke luar negeri.

Selain itu, ia menyinggung soal minimnya hutan bakau atau mangrove di pelabuhan tersebut. Padahal, keberadaan tanaman ini penting untuk menjaga lingkungan sekitar. "Nah yang kedua bisa melindungi pantai kita," kata dia.

(Baca: Pemerintah Luncurkan Konsep Investasi Hijau di Papua dan Papua Barat)

Atas dasar itu, ia meminta agar berbagai persoalan yang masih ada di KEK Sorong segera diselesaikan. Dengan demikian, KEK Sorong dapat menarik lebih banyak investasi ke depan.

Menanggapi permintaan Luhut, Kepala Dinas Perhubungan Sorong Natanael memastikan segera mengatasi berbagai persoalan yang ada, seperti jalan rusak, pembangunan fasilitas pendukung di pelabuhan, dan penanaman bakau. Hanya saja, dia menilai minimnya investasi yang masuk ke KEK Sorong bukan hanya karena berbagai hal tersebut.

Natanael menilai minimnya investasi yang masuk ke KEK Sorong karena masih menunggu PT Aneka Tambang (Antam) menanamkan modalnya di sana. Rencananya, Antam akan membangun smelter nikel di kawasan tersebut.

Menurut dia, Antam belum membangun smelter karena masih ada kalkulasi yang belum selesai. "Kalkulasinya karena mereka akan kongsi dengan Tiongkok segala macam. Tinggal kongsinya ini kami enggak tahu bagaimana," kata dia.

Jika Antam telah berinvestasi di KEK Sorong, Natanael memastikan berbagai pelaku industri lainnya akan mau menanamkan modalnya. Sebab, Antam merupakan salah satu perusahaan besar yang menjadi pelopor dalam investasi di KEK Sorong.

"Daftar perusahaan yang sedang menunggu ada sepuluh perusahaan, tapi kan mereka lagi menunggu Antam. Begitu Antam masuk, semua akan masuk," ujarnya.

Tentang hal ini, Luhut menyatakan akan memanggil pihak Antam dalam waktu dekat. "Segera nanti saya panggil lagi dia (Antam)," ucapnya.