ESDM Sebut Evaluasi PT Gag Nikel Sudah Selesai, Perusahaan Belum Beroperasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan proses evaluasi terkait kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah selesai dilaksanakan.

“Evaluasi sudah selesai, kami laporkan ke Pak Menteri,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno saat ditemui di DPR, Senin (15/7).

Meski evaluasi sudah selesai dilakukan, namun Tri mengatakan kegiatan operasional PT GAG Nikel masih berhenti.

PT Gag Nikel sebelumnya juga mengatakan belum beroperasi meskipun tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang dicabut izin tambangnya oleh pemerintah. Perusahaan berhenti beroperasi sejak keluarnya larangan operasi sementara dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (5/6).

“Kami masih belum beroperasi, Gag Nikel menghormati dan patuh atas putusan pemerintah melalui kementerian terkait,” kata Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia PT Gag Nikel, Aji Priyo Anggoro kepada Katadata, Selasa (10/6).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sebelumnya menyampaikan pemberhentian operasional tersebut akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.

Pemerintah sebelumnya telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Empat perusahaan tersebut yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Namun demikian, pemerintah masih mengizinkan satu perusahaan lainnya untuk beroperasi, yaitu PT Gag Nikel. Bahlil mengatakan, PT Gag Nikel tetap diizinkan beroperasi karena berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). 

Selain itu, Bahlil mengatakan, Gag Nikel, yang merupakan anak usaha Antam, dinilai merupakan bagian dari aset negara yang diawasi secara ketat oleh pemerintah.  “Arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).