Kadin Usul PLTN RI Gandeng Kanada-Korsel, Dinilai Lebih Aman Secara Geopolitik

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Indonesia Aryo Djojohadikusumo mendorong kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan Korea Selatan dan Kanada.

Menurutnya, dua negara tersebut lebih aman secara geopolitik dibandingkan Amerika Serikat, Rusia, atau Cina, terutama di tengah tensi global akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

“Kami melihat ada teknologi yang sangat menarik dari Kanada dan Korea. Ini lebih diterima oleh pemerintahan Presiden Trump. Kami tidak ingin membuat pihak AS cemas,” kata Aryo dalam acara Energy Insights Forum: Unpacking Indonesia’s New RUPTL, Rabu (9/7).

Aryo menambahkan, pengembangan PLTN di Indonesia kini menjadi topik yang banyak menarik perhatian negara lain. Ia menyebut rencana tersebut lebih cocok dijalankan melalui skema small modular reactor (SMR) yang skalanya lebih kecil dan fleksibel.

Rencana pembangunan PLTN masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, dengan target kapasitas awal sebesar 500 megawatt (MW).

Tawaran Rusia

Sementara itu, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki berbagai opsi kerja sama nuklir dari sejumlah negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut salah satunya berasal dari Rusia, yang menawarkan kerja sama nuklir non-militer dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow pekan lalu.

“Kerja samanya seperti apa? Sekarang konsepnya sedang dibahas. Kami sudah membahas tawaran mereka,” kata Bahlil dalam konferensi pers Jakarta Geopolitical Forum IX/2025, Selasa (24/6).

Menurut Bahlil, pembangkit nuklir yang dibahas bersama Rusia memiliki kapasitas 300–500 MW, dan rencananya akan dibangun di Sumatra Selatan serta Kalimantan Barat.

Ia menegaskan, Indonesia terbuka bekerja sama dengan negara mana pun selama hubungan itu saling menguntungkan. “Siapa pun negaranya tidak ada masalah, selama dia punya hubungan kerja sama dengan Indonesia,” ujar Bahlil.

Bahlil mengonfirmasi bahwa pemerintah juga telah bertemu dengan Menteri Kanada untuk mendiskusikan peluang kerja sama energi nuklir, meskipun belum merinci lebih lanjut isi pembicaraan tersebut.