Eks Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Gakkum ESDM, Akan Awasi Tambang Ilegal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (25/6).

“Tadi kami melantik Dirjen Gakkum, dirjen baru, karena ini amanah undang-undang, khususnya di Minerba (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batu Bara),” ucap Bahlil setelah pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Dengan dilantiknya Dirjen Gakkum, Bahlil menyampaikan segala sengketa dan persoalan yang berada di lingkup Kementerian ESDM akan ditangani oleh kementerian, seperti pertambangan ilegal.

“Jadi itu segala sengketa, persoalan-persoalan, benar-benar diselesaikan semuanya di sini, di kementerian,” kata dia.

Selain Dirjen Gakkum, Bahlil juga melantik Ma'mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Adapun jabatan Ma’mun sebelum dilantik, yakni Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri).

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dalam sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, Kementerian ESDM juga membidik penyederhanaan regulasi, transparansi, dan memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang bergerak di sektor pertambangan.

Hal-hal tersebutlah yang ke depannya akan menjadi tanggung jawab dari Rilke Jeffri Huwae. Jeffri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM (2021–2024).

Jeffri pernah menjadi seorang Jaksa Pengacara Negara. Karirnya tumbuh di lembaga kejaksaan hingga mencapai jabatan Kepala Kejaksaan di beberapa Kejaksaan Negeri di Indonesia. Ia baru memulai perjalanan karir di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Kepala Biro Hukum pada 2021.

Pada bulan Juni 2024, Jeffri menjajaki jabatan baru di Kementerian Investasi/BKPM sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas.