Wacana Berulang Pembatasan Mikro Jokowi Usai PPKM Gagal Tekan Corona15

Wacana5 pembatasan kegiatan skala mikro demi memutus rantai penularan Covid-19 muncul dari Istana pekan ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo langsung menyampaikannya kepada lima Gubernur wilayah yang menjadi episentrum corona. Lima gubernur yang mengikuti rapat ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Adapun Jokowi didampingi oleh Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Jokowi menyampaikan, dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan dua arahan. Pertama adalah memperkuat pembatasan kegiatan di level mikro seperti desa hingga Rukun Tetangga (RT). “Kuncinya di situ, (implementasi) di lapangan itu yang perlu dikerjakan,” kata Jokowi dalam pernyataan pers, Kamis (4/2). BACA JUGA Penanganan Corona dari Skala Kampung, Isi Rapat Jokowi dan 5 Gubernur   Hal kedua adalah penguatan 3T atau pemeriksaan (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment). Secara khususJokowi meminta kepala daerah bisa melacak minimal 30 orang setiap kasus demi memutus penularan. “Kalau sudah ketemu, segera lakukan isolasi,” kata Presiden. Budi menjelaskan masing-masing gubernur saling bertukar pengalaman dalam mengurangi laju penularan virus corona, seperti program Jogo Tonggo, Kampung Tangguh, hingga Desa Siaga yang dilakukan di tingkat kabupaten/kodya, desa, dan provinsi.

Presiden juga menganggap pengendalian pandemi di tingkat mikro seperti lingkungan keluarga dan tetangga merupakan inisiatif yang tepat. "Ini bisa seimbangkan sektor kesehatan dengan kurangi laju penularan dan menjaga hidup masyarakat masih bisa berjalan normal," kata Menkes. Wacana pembatasan skala mikro ini bukan pertama kalinya dilontarkan Jokowi. Pada September 2020 lalu Presiden pernah meminta daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).  Hal ini untuk merespons rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Namun saat itu rencana Presiden urung dieksekusi secara resmi dan terstruktur.

Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (21/4).

 

"Kami harap dua hari ini masyarakat tidak tumpah ruah di jalan, surat edarannya sedang disiapkan," kata Ganjar, Kamis (4/2) dikutip dari Antara. Wacana Jokowi ini sejalan dengan saran ahli epidemiologi Universitas Airlangga yakni Laura Navika Yamani. Beberapa hari lalu ia mengusulkan pembatasan di lingkup zona merah yang kecil.  Laura mengatakan langkah ini memerlukan ketersediaan data yang valid. "Kalau pemerintah mampu identifikasi wilayah mana yang lebih kecil (untuk diterapkan karantina wilayah), itu lebih efektif. Seperti karantina RT-RW," ujar dia.