Asap pekat masih keluar dari sela-sela pepohonan dan semak yang habis terbakar ketika Presiden Prabowo Subianto datang ke Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu, 22 Agustus lalu. Di desa yang terletak di selatan Kota Pontianak tersebut, presiden meninjau langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan optimal.

Desa Limbung adalah lokasi karhutla pertama yang presiden datangi. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling terkena dampak karhutla yang makin meluas sejak dua bulan terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas karhutla Kalimantan Barat mencapai 38.300 hektare (ha) pada Januari hingga Agustus 2026.

Salah satu faktor penyebabnya adalah intensitas El Nino tahun ini yang dinilai jauh lebih kuat. Beberapa ahli bahkan menyebutnya sebagai “Super” El Nino. Data terbaru menunjukkan anomali suhu pada Juli 2026 sudah jauh lebih tinggi dari sejumlah El Nino terparah pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, anomali suhu akibat El Nino bukan satu-satunya penyebab. Kementerian Lingkungan Hidup mengindikasikan ada tangan manusia yang ikut menyebabkan kebakaran. Hal ini terlihat dari sebagian besar titik panas kebakaran berada di lahan konsesi.

Pada 25 Agustus, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah memberi sanksi administratif kepada enam perusahaan yang semuanya berlokasi di Kalimantan. Keenamnya adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; dan PT PSR di Kalimantan Timur.

Pemerintah menemukan adanya kebakaran berulang di area kelolaan keenam perusahaan dengan total luas mencapai 1.511,55 hektare. Pemberian sanksi mewajibkan perusahaan melakukan perbaikan upaya pengendalian kebakaran, serta memulihkan area terdampak.

Enam perusahaan yang terkena sanksi tersebut hanya sebagian kecil dari 335 pemegang konsesi yang terindikasi memiliki titik panas di Kalimantan dan Sumatra. Katadata melakukan penelusuran data satelit untuk melihat titik-titik panas di wilayah Kalimantan dan Sumatra pada periode Januari-Agustus 2026. Dari data tersebut, kami memvisualisasikan perkembangan titik panas dari bulan ke bulan, termasuk di wilayah konsesi perusahaan.

Sumatra dan Kalimantan Dikepung Karhutla

Berdasarkan analisis terhadap data citra satelit dari Sistem Manajemen Informasi Kebakaran (FIRMS) milik Badan Penerbangan Antariksa Amerika Serikat (NASA), terlihat adanya peningkatan titik panas mulai terjadi signifikan pada Juli dan makin meningkat pada Agustus.

Sebagai catatan, kami hanya menggunakan titik panas dengan tingkat kepercayaan nominal dan tinggi demi mengurangi kemungkinan peringatan palsu atau false alarm. Dari data tersebut terlihat, selama 1-26 Agustus, di Kalimantan terdapat 130.142 titik panas, empat kali lebih tinggi dibandingkan sepanjang Juli.

Katadata lalu menggabungkan data titik panas ini dengan data spasial lahan konsesi perkebunan sawit dan pemanfaatan hutan milik Kemenhut. Hasilnya, sebagian titik kebakaran terjadi di dalam lahan konsesi.

Berdasarkan data juga ditemukan lahan konsesi milik 211 perusahaan yang mengalami kemunculan titik panas lebih dari 100 kali sepanjang 1-26 Agustus. Ini terdiri dari 121 perkebunan sawit dan 90 perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan.

Jalan Pintas Alih Fungsi Lahan

Indikasi adanya andil perusahaan dalam karhutla bukan hal baru. Sejumlah riset menunjukkan, kebakaran hutan kerap menjadi awal mula alih fungsi kawasan hutan, dari kawasan alami menjadi lahan perkebunan.

Riset yang dilakukan Diana Parker et.al. (2024) mencatat, kebakaran berkontribusi 25,9% dari total pembukaan hutan primer Indonesia sebanyak 28,4 juta hektare sepanjang 1991-2020. Pembukaan hutan primer tersebut sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pola serupa turut terlihat pada ekosistem gambut. Riset Pantau Gambut—lembaga riset, advokasi, dan kampanye perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia—mengungkap terjadi perubahan fungsi lahan yang signifikan setiap pascakebakaran.

Pada 2015-2019, hanya 3% area gambut nonkonsesi yang terbakar berhasil kembali menjadi hutan. Mayoritas beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur, terutama sawit yang mencapai 54%. Kebakaran efektif menurunkan nilai tutupan hutan nonkonsesi, sehingga rintangan regulasi untuk mengalihfungsikan menjadi konsesi sawit kian longgar.

Pola serupa terjadi di area konsesi, di mana hanya 1% dari area bekas terbakar yang dipulihkan menjadi hutan. Pembakaran merupakan cara paling murah untuk membersihkan vegetasi (land clearing) sekaligus menghilangkan tutupan hutan alamnya.

Dalam studi Falcon dkk. (2022) yang melibatkan 275 desa di Kalimantan Barat, biaya membuka lahan dengan cara dibakar ditaksir hanya sekitar US$3-US$5 (sekitar Rp46 ribu-Rp77 ribu) per hektare. Sementara, pembukaan lahan menggunakan alat berat membutuhkan US$150-US$180 (sekitar Rp2,3 juta-Rp2,8 juta) per hektare. Alhasil, selisih biayanya mencapai 30-60 kali lipat.

Selain itu, Pantau Gambut melihat dominasi semak belukar yang mencapai 41% di area bekas kebakaran sebagai indikasi penyiapan lahan untuk memfasilitasi perluasan perkebunan di masa depan.

Padahal, berdasarkan Pasal 21 PP Nomor 57/2016 jo. PP Nomor 71/2014 melarang kegiatan perkebunan ekstraktif di ekosistem gambut berstatus fungsi lindung. Selain itu, Pasal 14 Permen LHK Nomor P.16/2017 mewajibkan revegetasi di seluruh area gambut bekas terbakar menggunakan tanaman adaptif dan ramah gambut.

Pantau Gambut menilai meski dibekali seperangkat aturan ini tidak lantas membuat pemerintah tanggap mengantisipasi karhutla. Persoalannya, fungsi ekosistem gambut yang rusak meningkatkan kerentanan terhadap karhutla. Kawasan gambut terbagi atas Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG). Secara alami, gambut berfungsi sebagai spons raksasa yang menyerap serta menyimpan air dalam volume besar, sekaligus menjadi salah satu penambat karbon (carbon sink) terbesar di Bumi.

Namun, ketika fungsi lindungnya dirusak, gambut kehilangan kelembapan alami. Dalam kondisi kering dan terdegradasi, lapisan gambut yang kaya bahan organik dengan cepat berubah menjadi bahan bakar bawah tanah yang gampang tersulut api dan sulit padam.

Sepanjang 2015-2024, Pantau Gambut mencatat sekitar 3 juta hektare lahan gambut terbakar, dengan lonjakan signifikan setiap kali El Niño melanda. Luas kebakaran di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) konsisten berada di atas 500 ribu hektare pada tahun-tahun puncak, yakni 1,3 juta hektare pada 2015; 735 ribu hektare pada 2019; dan 525 ribu hektare pada 2023.

Tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memperingatkan potensi karhutla akibat El Nino sejak April. Artinya ada jeda waktu yang cukup untuk mengantisipasi meluasnya titik-titik kebakaran kali ini.

Ibarat Lingkaran Setan

Dampak karhutla terhadap krisis iklim bak lingkaran setan. Memanasnya suhu bumi menyebabkan lahan yang sudah kering semakin rentan kebakaran. Kebakaran ini merusak ekosistem, menghanguskan hutan, dan menghasilkan lebih banyak emisi karbon. Dampaknya, bumi menjadi semakin panas dan karhutla kembali semakin rawan terjadi.

Berdasarkan data Fire Emissions Watch, emisi karbon dari karhutla di Indonesia mencapai 27,6 juta ton dari Januari-22 Agustus 2026. Emisi ini sudah melebihi rata-rata 25,5 juta ton pada rentang waktu yang sama selama 2003-2025.

Lonjakan emisi ini tidak terlepas dari karakter lahan gambut yang mendominasi wilayah terdampak. Pada lahan gambut, api tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga di dalam tanah. Kebakaran pada lahan ini memiliki durasi yang lebih panjang dan menghasilkan polutan berbahaya untuk kesehatan.

Frisa Irawan Ginting dan Dian Fiantis, peneliti ilmu tanah Universitas Andalas, menjelaskan ini terjadi karena area gambut di Indonesia yang seharusnya menyimpan air, malah mengalami penurunan muka air tanah.

Hal ini mempercepat pengeringan dan oksidasi bahan organik. Akibat kebakaran, tanah jadi semakin kekurangan bahan organik dan tidak stabil.

Selain berdampak terhadap iklim, karhutla juga mengancam keanekaragaman hayati. Di Kalimantan Barat, sejumlah satwa dilindungi seperti trenggiling dan orangutan ikut merasakan dampak kebakaran.

Tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan menemukan trenggiling mati di kawasan kebakaran hutan. Masyarakat setempat juga mengevakuasi tiga ekor orangutan yang ditemukan di perkebunan warga, ketiganya kabur karena habitatnya yang terbakar.

Di Sumatra, api juga merambat ke lokasi-lokasi pelestarian. Ini termasuk Suaka Margasatwa Kerumutan di Riau yang menjadi habitat harimau Sumatra dan Taman Nasional Way Kambas di Lampung yang menjadi habitat gajah Sumatra.

Karhutla juga menyebabkan kualitas udara di sekitar lokasi kebakaran terus memburuk. Asap kebakaran mengepung dan mengancam kesehatan warga sekitar lokasi kebakaran.

Anak-anak berangkat sekolah menggunakan masker dengan dikelilingi asap karhutla. Sejumlah daerah meliburkan sekolah-sekolah mereka demi keamanan anak-anak. Setidaknya 3.524 sekolah di Kalimantan menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Tidak hanya sekolah-sekolah Indonesia yang diliburkan, pemerintah Malaysia juga memerintahkan 591 sekolah di Sarawak untuk libur selama dua hari akibat “kiriman” kabut asap dari Indonesia.

Pantauan indeks kualitas udara via IQAir pada 26 Agustus menunjukkan kualitas udara dalam level mengkhawatirkan di wilayah paling terdampak karhutla. Sejumlah daerah terpantau dalam kondisi “sangat tidak sehat”, bahkan mencapai level “berbahaya”.

Di Kalimantan Barat dengan jumlah hotspot dan luas lahan terbakar terbanyak, Kabupaten Kubu Raya mencatatkan kualitas udara terburuk dengan AQI level mencapai 238 dan polutan PM2.5 mencapai 141,7 µg/m³. Sebagai konteks, AQI di atas 150 sudah tergolong “tidak sehat” dan batas aman harian PM2.5 hanya 15 µg/m³.

Meskipun jumlah hotspot dan luas lahan terbakar lebih rendah dibandingkan lima provinsi lain, kualitas udara Jambi tercatat sebagai salah satu yang terburuk. AQI level-nya mencapai 449 atau sudah masuk kategori “berbahaya”.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total 3,4 juta jiwa telah terdampak asap karhutla. Kemenkes juga mencatat adanya kenaikan kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), terutama di provinsi dengan luas lahan terbakar paling luas.

Kalimantan Tengah, salah satunya, yang mencatatkan peningkatan signifikan kasus ISPA. Pada minggu ke-31 atau per 15 Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalimantan Tengah secara kumulatif sejak awal tahun mencapai 67.156 kasus atau naik 73,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sepanjang tahun, Riau mencatatkan kasus ISPA paling banyak dibandingkan lima provinsi lain yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Total kasusnya mencapai 196.375 kasus per 15 Agustus 2026.

Yang lebih mengkhawatirkan, seluruh dampak ini sudah terjadi sebelum fenomena El Nino mencapai puncaknya. BMKG memprediksi puncak kemarau El Nino yang sangat kuat baru akan terjadi pada September hingga Oktober 2026.