Masa Depan Kendaraan Listrik di Tangan Pemimpin Baru Indonesia

Ahmad mengatakan, dinamika kebijakan kendaraan listrik di Indonesia cukup panjang dari tahun ke tahun. Untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, KPBB sempat mengusulkan penggunaan kendaraan rendah emisi karbon atau low carbon emission vehicle (LCEV) pada 2013.

Pemerintah menerima usulan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan PPnBM menyasar kendaraan bermotor. Kendaraan yang mendapat pengecualian PPnBM diarahkan menggunakan LCEV.

Dalam perjalanannya, LCEV menjadi cikal bakal adopsi kendaraan listrik. Namun, pemerintah bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga tengah mengembangkan mobil ramah lingkungan berbiaya rendah atau low cost green car (LCGC). Saat itu, LCGC dianggap mampu menekan emisi karbon.

Namun, perbedaan utama LCEV dan LCGC terletak pada metode. LCEV memanfaatkan kecanggihan teknologi tenaga penggerak (powertrain) yang dapat diterapkan melalui teknologi kendaraan konvensional, listrik, serta variasi hibrida. Sementara itu, LCGC menempuh strategi penyesuaian bobot kendaraan, dengan penerapan terbatas pada kendaraan konvensional.

Pemerintah lebih fokus mengembangkan LCGC. Menurut Ahmad, lobi Gaikindo kepada pemerintah terkait pengembangan LCGC sangat kuat. Sebab, kala itu adopsi LCGC dianggap lebih menguntungkan dibandingkan LCEV.

Ini ditandai dengan tidak adanya peraturan turunan untuk LCEV. Sebaliknya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) justru mengeluarkan insentif untuk LCGC berupa potongan PPnBM yang pajaknya dikenakan maksimal 15%. “Baru akhir-akhir ini, pemerintah sepakat memotong PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kendaraan listrik,” kata Ahmad mengungkapkan.

Pada April 2023, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Aturan itu juga dikenal dengan sebutan PMK PPN DTP Kendaraan Listrik. PMK ini merupakan insentif fiskal berupa keringanan PPN bagi kendaraan listrik beroda empat atau bus yang memenuhi standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pasal 3 ayat 2 dalam PMK tersebut menyatakan, kendaraan listrik berbasis baterai dengan TKDN setara atau lebih dari 40% mendapat keringanan PPN sebesar 10%. Kendaraan dengan TKDN 20% hingga di bawah 40% mendapatkan keringanan 5%.

Lampiran PMK memberi contoh seseorang membeli kendaraan listrik yang mengandung TKDN 40% seharga Rp300 juta. Dalam skema biasa, harga kendaraan menjadi Rp333 juta setelah ada penambahan Dasar Pengenaan Pajak dan PPN.

Namun, dalam skema PMK PPN DTP Kendaraan Listrik, harga yang dibebankan kepada pembeli hanya Rp303 juta. Sebab, PPN senilai Rp30 juta bakal ditanggung negara.

Demikian juga dengan kendaraan TKDN 20% hingga 40%. Apabila kendaraan tersebut adalah bus seharga Rp555 juta, maka pemerintah akan menanggung PPN Rp25 juta. Alhasil, konsumen cukup membayar Rp530 juta.

Berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah mendukung adopsi kendaraan listrik. Saat menerbitkan PMK No. 38/2023 pada 3 April 2023, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, aturan tersebut bisa mengakselerasi transformasi ekonomi.

Tujuannya demi meningkatkan daya tarik investasi di ranah ekosistem kendaraan listrik, perluasan kesempatan kerja, serta percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. “Ke depan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi, sekaligus efisiensi subsidi energi,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Taufik Bawazier mengatakan, PMK tersebut juga bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik. Harapannya, insentif tersebut bisa mendorong produksi 35.862 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik pada 2023.

Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara mengkritik penerbitan penerapan PMK No. 38/2023. Mekanisme perpajakan tersebut menyebabkan dealer harus menanggung PPN 10%.

“Baru nanti bisa direstitusi pemerintah pada akhir tahun. Itu cukup memberatkan bagi dealer, terus terang saja,“ ujar Kukuh kepada Katadata Green pada 27 Agustus 2023.

PMK No. 38/2023 pasal 5 menyebutkan masa penanggungan berlaku April sampai Desember 2023. Sementara, pasal 7 ayat 2 menyampaikan laporan realisasi penanggungan disampaikan pada 31 Januari 2024. Alhasil dealer harus menunggu hampir setahun untuk mendapatkan pembayaran restitusi.

Pemerintah telah menanggapi keberatan tersebut dengan menerbitkan PMK No. 116 Tahun 2023.

Pasal 10A PMK tersebut memungkinkan dealer yang dianggap berisiko rendah– sesuai pasal 9 ayat 4c Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PPN dan Jasa dan PPnBM—boleh mengajukan pendahuluan restitusi.

Dealer berisiko rendah adalah dealer yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan senilai maksimal Rp1 miliar, telah membayar PPN selama 12 bulan terakhir, tidak sedang dalam pemeriksaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan, dan tidak pernah dipidana.

Kukuh berpendapat dekarbonisasi sektor transportasi sebenarnya bisa memanfaatkan banyak jalur. Adopsi kendaraan listrik bisa berdampingan dengan adopsi kendaraan listrik hibrida maupun pengembangan bahan bakar alternatif, seperti bioenergi etanol.

Ahmad mengatakan kebijakan pemerintah sebenarnya sudah mulai terbentuk dan saling melengkapi. Namun, rendahnya harga pasca pengurangan pajak belum bisa mendorong konsumen lebih berminat membeli kendaraan listrik.

Lantaran elektrifikasi sektor transportasi belum optimal, Ahmad menawarkan kebijakan feebate/rebate cukai karbon sebagai solusi.

Berdasarkan naskah akademis KPBB yang bertajuk Standard Carbon Kendaraan dan Feebate/Rebate Fiscal Policy Percepatan Kendaraan Listrik, feebate/rebate cukai karbon adalah skema insentif dan disinsentif yang mengacu kepada emisi setara karbon dioksida dari kendaraan.

Semakin banyak rata-rata emisi kendaraan baru, semakin besar pula cukai karbon yang akan dibebankan kepada produsen kendaraan tersebut. Sebaliknya, kendaraan yang memenuhi standar karbon harganya akan dikurangi melalui subsidi dari pungutan cukai.

Ahmad memberi ilustrasi penerapan cukai karbon. Pemerintah menetapkan standar emisi karbon kendaraan maksimal 118 gram karbon dioksida per km (gCO2/km). Data menunjukan emisi mobil kendaraan utilitas khusus atau special utility vehicle (SUV) sebesar 230 gCO2/km. Ini berarti, mobil tersebut mengeluarkan emisi 112 gCO2/km lebih banyak dari standar.

Melalui regulasi feebate/rebate cukai karbon, pemerintah akan mengalikan kelebihan ini dengan harga teknologi penurunan karbon sebesar Rp2,2 juta untuk setiap 1 gCO2/km. Hasilnya, mobil SUV tersebut dibebankan cukai sebesar Rp230 juta.

“Produsen akan membebankan cukai ke pembeli. Misalnya harga mobilnya Rp460 juta, mau tidak mau ditambahkan Rp230 juta dari cukai karbon, menjadi Rp690 juta per unit,“ kata Ahmad memaparkan.

Sebaliknya, kendaraan yang memenuhi standar karbon akan diberi insentif. Misalnya, kendaraan listrik seharga Rp715 juta memiliki emisi karbon sebesar 60 gCO2/km atau 58 gCO2/km lebih rendah dari standar. Dengan demikian, kendaraan ini berhak atas insentif sebesar Rp127,6 juta (Rp 2,2 juta x 58 gCO2/km), sehingga harganya menjadi Rp587,4 juta.

Kondisi ini akan mendorong konsumen lebih tertarik terhadap kendaraan rendah karbon karena harganya lebih murah. Akhirnya juga akan mendorong produsen kendaraan untuk mengikuti preferensi pasar tersebut.

Skema ini juga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Melalui skema ear-marking, cukai dari kendaraan yang tidak memenuhi standar dialokasikan sebagai reward untuk kendaraan-kendaraan yang memenuhi standar,“ ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, cukai juga berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, baik konvensional maupun LCEV. Sepanjang kendaraan tersebut mampu memenuhi standar karbon, maka berhak atas insentif. Pemerintah pun bisa mendorong minat masyarakat untuk menggunakan rendah karbon seperti kendaraan listrik dengan efektif dan tidak diskriminatif.

Variasi skema feebate/rebate sudah diterapkan di beberapa negara. Mengutip Dialogue Earth, Tiongkok memberikan insentif pembeliaan kendaraan listrik berbasis baterai dan plug-in hibrida (PHEV) masing-masing sebesar ¥12.600 dan ¥4.800 (masing-masing setara Rp28 juta dan Rp10 juta) per unit.

Sementara di Singapura, pemerintah menerapkan kebijakan disinsentif fiskal intensif pada pembelian kendaraan konvensional sejak 2016. Menurut situs Land Transport Authority serta kajian KPBB, kendaraan listrik baru keluaran tahun 2021─2023 akan mendapatkan rabat 45% dari biaya pendaftaran kendaraan.

Selain itu, kendaraan yang menghasilkan emisi rendah bahkan niremisi karbon masing-masing akan diberikan insentif sebesar S$25.000 dan S$15.000 (setara Rp293 juta dan Rp176 juta).

Di sisi lain, kendaraan beremisi moderat tidak akan diberi insentif atau pun biaya tambahan. Namun, kendaraan beremisi tinggi akan dikenakan biaya tambahan untuk memberikan insentif kepada kendaraan beremisi rendah atau pun niremisi.