Utang adalah momok yang dihadapi perusahaan-perusahaan pelat merah. Total utang luar negeri seluruh BUMN menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Bank Indonesia mencatat angkanya mencapai US$ 55,3 miliar atau setara Rp 775 triliun, dengan kurs Rp 14 ribu per dolar AS, hingga April 2020. Jumlah itu mengambil porsi sekitar 26,6% dari total utang luar negeri non-pemerintah yang mencapai US$ 207,8 miliar. Persentasenya naik tipis dari posisi akhir 2019, sebesar 26,3%. Namun trennya meningkat hampir 8% dalam lima tahun terakhir.

Bank Dunia dalam laporan “Infrastructure Sector Assessment Program” yang dirilis Juni 2018 menjelaskan, peningkatan utang BUMN disebabkan pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Misalnya pada periode pertama Presiden Joko Widodo, masifnya target infrastruktur mendorong pemerintah menunjuk langsung perusahaan pelat merah sebagai pelaksana proyek.

“Dibandingkan swasta, BUMN lebih mampu mengatasi hambatan, seperti pembebasan lahan dan masalah birokrasi. Dengan begitu, pengerjaan proyek jadi lebih cepat,” tulis lembaga itu.

Persoalannya, ujar Senior Vice President Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial yang dikutip dari CNN Indonesia, skema yang digunakan antara pemerintah dan BUMN adalah turnkey atau Contractors Pre-Financing (CPF). Dengan skema ini, pemerintah tidak wajib membayar penuh di awal, tapi boleh dilakukan ketika proyek sudah selesai. Sementara perusahaan mengerjakan keseluruhan proyek, mulai dari mendesain, membangun, hingga merampungkannya.

Alhasil, jika kas perusahaan tidak cukup untuk mendanai pengerjaan proyek, mereka harus melakukan pinjaman. Akibatnya utang semakin bertambah. Di sisi lain, tidak semua proyek pemerintah layak secara komersial sehingga BUMN kembali menanggung kerugiannya.

Utang yang membengkak kemudian tidak diimbangi dengan kemampuan membayarnya. Konsultan McKinsey & Company dalam laporan “Signs of stress in the Asian financial system” menyebutkan 32 persen utang jangka panjang korporasi di Indonesia punya interest coverage ratio (ICR) atau rasio kemampuan membayar bunga utang di bawah 1,5. Persentase tersebut merupakan ketiga tertinggi di Asia, setelah India dan Tiongkok.

Jika dilihat secara sektoral, hal tersebut paling banyak ditemukan pada perusahaan bidang utilitas, seperti transportasi, listrik, air, dan komunikasi. Jumlahnya sebanyak 62 persen. Menurut McKinsey, hal ini dikarenakan sektor utilitas perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk menghasilkan kinerja baik. Proses yang rumit ini membuat kemampuan perusahaan membayar utang jadi lebih kecil.

Ekonom Faisal Basri dalam tulisan “Waspadai Utang BUMN” di blog pribadinya mencontohkan PLN yang tidak dibolehkan menaikkan tarif listrik, tetapi subsidinya tidak ditambah. Pemerintah hanya memberikan kompensasi yang pencairannya juga butuh waktu lama. Akibatnya, perusahaan itu hampir mengalami gagal bayar pada akhir 2019, yang bisa saja terulang lagi tahun ini.

Sejalan dengan laporan tersebut, BPS memprediksi rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio (DER) BUMN sebesar 1,95 pada 2018. Angka itu tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, meski menurun dari 3,2 pada 2014. Hal ini berarti, keuangan perusahaan masih lebih banyak bersumber dari pemberi utang ketimbang kasnya sendiri. Dengan begitu, kemampuan perusahaan untuk melunasi utang juga kian kecil.

Kinerja Perusahaan Pelat Merah

Kami membaca laporan keuangan sejumlah BUMN pada 2018 dan 2019 untuk melihat kinerja dan kemampuannya dalam membayar utang. Perusahaan-perusahaan pelat merah ini antara lain, BUMN karya yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah dan BUMN yang memiliki aset besar.

Pada BUMN karya, tiga dari lima perusahaan mencatatkan pertumbuhan utang tahunan yang lebih besar dibandingkan labanya. Adhi Karya dan Hutama Karya tercatat mengalami peningkatan utang sekitar 20% pada 2019, sementara PT PP naik 15,5%.

Kenaikan utang tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan laba perseroan. Adhi Karya hanya naik 3,1%, sedangkan dua BUMN lain bahkan labanya turun. Sementara itu, Wijaya Karya (WIKA) membukukan laba lebih tinggi dari utangnya, yakni 32,1% berbanding 2,1%.

Waskita Karya pun mengurangi 2,1% total utangnya, tetapi perolehan laba perusahaan anjlok 76,3% atau setara Rp 3 triliun. Meskipun DER sebagian besar BUMN konstruksi itu menurun pada 2019—hanya Adhi Karya dan PP yang mengalami kenaikan. Meski begitu rasionya masih terbilang tinggi, yakni antara 2-4 kali, kecuali WIKA yang cuma 0,69 kali.

Kemudian empat BUMN lain, seperti Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba sebesar US$ 6,98 juta pada 2019. Tahun sebelumnya, perseroan merugi sekitar US$ 231,1 juta.

Perseroan pun dapat mengendalikan pertumbuhan utangnya yakni hanya 6,2% pada 2019. Namun dengan DER mencapai 5,18 kali membuat maskapai penerbangan ini masih sangat bergantung pada kreditor.

Sementara PLN dan Telekomunikasi Indonesia (Telkom) sama-sama menambah utang sekitar 16%. DER keduanya pun meningkat, masing-masing menjadi 0,71 dan 0,89. Bedanya, laba Telkom tumbuh positif sebesar 3,5%, sementara PLN malah anjlok hingga 63,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan laba Kereta Api Indonesia (KAI) mencapai 30,1% pada 2019. Namun utangnya pun meningkat hingga 21,3%. Meski begitu, pertumbuhan utang KAI menjadi yang terbesar di antara tiga BUMN lainnya.